JAKARTA, IkhbarNusantara – Penguatan tanggung jawab jurnalis podcaster menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi digital di Indonesia. Hal tersebut menjadi perhatian Nagara Institute bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI), yang menyoroti pentingnya akurasi informasi, etika jurnalistik, serta tanggung jawab kreator di tengah meningkatnya peran podcast dalam membentuk opini publik.
Direktur Jenderal (Dirjen) Komunikasi Publik dan Media Komdigi RI, Fifi Aleyda Yahya, menyatakan bahwa perkembangan teknologi telah membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan mengakses informasi. Kemudahan tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi harus diimbangi dengan ketersediaan informasi yang berkualitas.
“Karena demokrasi memang membutuhkan banyak suara, tapi demokrasi juga membutuhkan kualitas suara,” ungkapnya dalam kegiatan bertajuk “Demokrasi Digital dan Masa Depan Jurnalistik di Era Podcaster” di Auditorium Abdulrahman Saleh RRI, Jakarta, Selasa (6/10/2026) lalu.
Fifi menjelaskan bahwa podcast kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengikuti perkembangan isu politik, memahami persoalan ekonomi, hingga mendiskusikan kebijakan publik. Perkembangan tersebut menuntut para kreator konten untuk lebih memperhatikan tanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada audiens.
Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem informasi yang mampu mendukung perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama ketika platform digital semakin berpengaruh terhadap cara masyarakat memperoleh dan memahami informasi.
Sementara itu, Direktur Nagara Institute sekaligus host Akbar Faizal Uncensored (AFU), Akbar Faizal, menegaskan bahwa podcaster harus memiliki tanggung jawab terhadap dampak konten yang diproduksi. Menurutnya, pembuatan podcast tidak cukup hanya mengandalkan peralatan, popularitas, maupun kemampuan menarik perhatian penonton, tetapi juga membutuhkan riset dan pertimbangan etis.
“Jika tayangan sama sekali tidak ada gunanya bagi masa depan bangsa, menurut saya anda ikut merusak,” tuturnya.
Akbar Faizal turut mencontohkan praktik produksi podcast-nya yang mengutamakan riset, penguasaan materi, serta pertanggungjawaban kepada publik. Ia menilai tim riset memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pembahasan, khususnya ketika mengangkat isu politik dan hukum yang sensitif.
Baginya, kebebasan berekspresi harus berjalan beriringan dengan kesadaran untuk menghasilkan konten yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Senada dengan hal tersebut, Co-Founder Total Politik, Budi Adiputro, memandang kehadiran podcast sebagai peluang besar untuk memperluas ruang diskusi publik. Ia juga mendorong media arus utama agar terus mengevaluasi proses penyampaian informasi, alih-alih hanya berorientasi pada popularitas.
“Tapi satu hal yang menurut saya harus dijaga sama-sama, paling tidak konten yang kita buat itu ada gunanya untuk orang lain,” paparnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menegaskan bahwa podcaster yang membahas isu publik perlu memperhatikan kode etik jurnalistik, kedalaman wawasan, dan kualitas materi yang disampaikan. Ia mengingatkan bahwa kredibilitas juga ditentukan oleh identitas pembawa acara serta kemampuannya menyajikan pembahasan yang mendalam dan relevan.
“ Tetapi prinsip yang paling penting memang kode etik jurnalistik itu harus dipegang dulu,” ujarnya.
Diskusi tersebut menegaskan pentingnya tanggung jawab kreator dalam membangun ruang informasi digital yang sehat. Di tengah semakin besarnya pengaruh podcast terhadap opini publik, akurasi informasi, riset yang memadai, etika jurnalistik, dan kebermanfaatan konten menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi digital di Indonesia.
Penulis : aljawadd_
Editor : Mulki Algifari
Komentar