SITUBONDO, IkhbarNusantara
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, mengulas perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama (NU), khususnya momentum kembalinya organisasi tersebut ke Khittah 1926. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Haul Majemuk Masyayikh dan Keluarga Besar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur.
Pesantren yang didirikan oleh KHR Syamsul Arifin tersebut memiliki nilai historis penting bagi NU. Pada Muktamar NU ke-27 yang berlangsung pada 8–19 Desember 1984, NU memutuskan kembali ke Khittah 1926 setelah melewati dinamika keterlibatan dalam politik praktis.
“Ini merupakan titik balik sejarah bagi NU untuk kembali ke Khittah 1926, dan keluar dari politik praktis. Oleh karena itu, NU kembali berkhidmah untuk membina umat ini,” katanya dalam kanal Youtube S3 TV, dikutip NU Online, Rabu (28/10/2026).
Kembalinya NU ke Khittah 1926
Gus Kikin menjelaskan, Muktamar NU ke-27 tidak hanya menjadi momentum penegasan kembali orientasi organisasi, tetapi juga menghasilkan keputusan penting terkait penerimaan Pancasila sebagai dasar negara.
Menurutnya, keputusan tersebut menegaskan bahwa agama dan negara tidak harus dipertentangkan. Ia menilai, sikap NU dalam menerima Pancasila turut berperan dalam membangun hubungan yang selaras antara kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia.
“Kalau NU bertahan terus, tidak mau mengakui Pancasila niscaya Indonesia ini akan menjadi negara sekuler seperti Turki,” ujar Gus Kikin.
Ia juga mengaitkan keputusan tersebut dengan semangat trilogi ukhuwah atau persaudaraan yang digagas KH Achmad Siddiq dari Jember. Semangat itu menjadi landasan untuk membangun hubungan dan kerja sama di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang sosial serta pemahaman keagamaan yang beragam.
Ajak Generasi Muda Perkuat Ukhuwah
Dalam kesempatan tersebut, Gus Kikin menyoroti tantangan yang dihadapi generasi masa kini yang semakin beragam dan kompleks. Ia mengajak masyarakat, khususnya kalangan santri, untuk membangun solusi dengan tetap berpegang pada nilai persaudaraan dan ketuhanan.
“Itulah maka kita harus mulai berpikir bagaimana kita membangun ukhuwah dan mencari ridha Allah. Karena dengan ridha Allah semua hal akan bisa kita capai,” ajaknya.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, itu berharap sejarah perjuangan para ulama NU dapat menjadi inspirasi bagi para santri untuk berkontribusi dalam menjaga umat sekaligus mengambil peran dalam kepemimpinan bangsa.
Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis dalam melahirkan generasi yang tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga mampu menjadi tokoh masyarakat dan pemimpin di masa depan.
“Mudah-mudahan di Pondok yang sangat bersejarah bagi NU di tahun 1984 ini ke depannya muncul pemikiran-pemikiran, santri-santri yang akan menjadi tokoh di masa yang akan datang terutama di Indonesia,” harapnya.
Kilas Balik Keputusan NU pada 1983–1984
Sebagai informasi, keputusan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal, perumusan hubungan antara Pancasila dan Islam, serta deklarasi kembalinya NU ke Khittah 1926 merupakan bagian dari rangkaian proses yang dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU pada 1983 di Situbondo.
Proses tersebut kemudian berlanjut melalui Muktamar NU ke-27 pada 1984. Muktamar itu juga menghasilkan kepemimpinan baru, dengan KH Achmad Siddiq sebagai Rais Aam dan KH Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU.
Momentum bersejarah tersebut menjadi salah satu tonggak perjalanan NU dalam menegaskan kembali peran keagamaan dan kemasyarakatannya. Nilai-nilai yang diwariskan para ulama diharapkan terus menjadi pedoman bagi generasi santri dalam menjaga persaudaraan, merawat kebangsaan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penulis : aljawadd_
Editor : Fikri
Komentar