[ditty id=593]

 

Mahfud MD Soroti Gaya Kepemimpinan Prabowo, Nilai Pengawasan Bawahan Masih Lemah

Senin, 26 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Poltik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Poltik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD

IKHBARNUSANTARA – Gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Kali ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti kesenjangan antara gagasan besar yang disampaikan Presiden dalam pidato dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat bawah.

Menurut Mahfud, gagasan yang disampaikan Prabowo kerap terdengar luar biasa. Namun, ia menilai masih terdapat persoalan dalam aspek perincian pelaksanaan kebijakan serta pengawasan terhadap kinerja para bawahannya.

“Ya, sama aja Pak Prabowo itu kalau ide yang dilontarkannya kan hebat. Selalu bicara konstitusi, bicara demokrasi, bicara pasal 33 menurut versinya sendiri tentu saja.”

“Karena pasal 33 itu kan bisa di apa diterapkan dalam berbagai hal yang tidak seperti dia paksakan ke orang kan. Karena itu namanya konstitusi kan. Sisi-sisinya banyak gitu,” kata Mahfud MD dalam tayangan video di kanal YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (24/10/2026).

Mahfud Soroti Pengawasan terhadap Bawahan

Mahfud juga menyinggung persoalan keakuratan informasi yang diterima Presiden dari jajarannya. Menurutnya, laporan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan berpotensi membuat pimpinan keliru dalam memahami persoalan yang terjadi di masyarakat.

“Pak Prabowo itu ya tidak detail, hanya pidato saja. Kamu harus gini tapi enggak dikontrol di bawahnya nih, bahwa di bawahnya ini rusak semua, banyak korupsi, tidak menyampaikan informasi yang benar kepada dia.”

“Sehingga (keluhan) yang datang dari masyarakat itu selalu diejek-ejek sebagai orang goblok lah, sebagai londo irenglah dan macam-macam gitu,” tegas Mahfud.

Ia menilai, salah satu kelemahan dalam pola kepemimpinan tersebut adalah ketergantungan terhadap laporan dari bawahan tanpa disertai pengawasan langsung yang memadai untuk memastikan kesesuaian informasi dengan kondisi sebenarnya.

Mahfud berpandangan, persoalan semacam ini dapat menyebabkan penanganan masalah terlambat, terutama ketika dugaan penyimpangan atau korupsi baru mendapatkan perhatian setelah berkembang dalam skala besar.

“Dia enggak detail mengontrol ke bawah dan laporannya yang harus dari bawahannya. Maka pidatonya selalu ‘saya menerima laporan, saya baru dapat laporan’. Siapa yang lapor? Yang dari rakyat kan banyak, itu pernah didengar?”

“Nah, di situ saya kira salah satu apa kelemahan, karena enggak pernah detail, enggak pernah mengontrol ke bawah, enggak tahu yang di bawah. Sesudah korupsi besar-besaran baru kaget, baru suruh tangkap gitu kan. Itu pun masih banyak (koruptor) yang bisa berlari-lari dan sebagainya menghindar kan,” tandas Mahfud.

Mohamad Sobary Sebut Prabowo sebagai Man of Words

Dalam kesempatan yang sama, peneliti sekaligus budayawan Mohamad Sobary turut menyampaikan pandangannya mengenai gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa Kang Sobary tersebut menilai gaya kepemimpinan Prabowo dapat digambarkan sebagai man of words, yakni sosok yang menonjol melalui kata-kata, pernyataan, dan aspirasi yang disampaikan.

Penilaian tersebut mengarah pada kecenderungan kepemimpinan yang banyak ditampilkan melalui retorika dan penyampaian gagasan. Dalam konteks pemerintahan, pernyataan dan visi seorang pemimpin perlu diikuti dengan pelaksanaan kebijakan yang terukur, pengawasan yang efektif, serta evaluasi terhadap kinerja jajaran di bawahnya.

Sorotan Mahfud MD dan Mohamad Sobary tersebut menempatkan aspek pengawasan, keakuratan laporan, dan implementasi kebijakan sebagai bagian penting dalam menilai efektivitas kepemimpinan nasional.

Meski gagasan besar menjadi salah satu unsur penting dalam memimpin negara, pelaksanaannya di lapangan juga menjadi faktor penentu agar kebijakan dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Penulis : aljawadd_

Editor : Mulki Algifari

Follow WhatsApp Channel ikhbarnusantara.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gus Kikin Ungkap Sejarah Kembalinya NU ke Khittah 1926 di Pesantren Sukorejo
Indonesia–Singapura Sepakat Bentuk Satgas Gabungan untuk Tindak Korporasi Pembakar Hutan
Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun Peragakan 38 Adegan
KPK Panggil Direktur BNPB sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai
Nagara Institute dan Komdigi Soroti Tanggung Jawab Podcaster dalam Menjaga Demokrasi Digital
BEM UI dan SADAR Gelar Aksi di Bundaran HI, Bawa Lima Tuntutan untuk Pemerintah
Pemerintah Kaji Penambahan Kuota Pertalite, Konsumsi Naik 12,92 Persen
DPW Ikatan Da’i Muda Indonesia Jawa Barat Gelar Kompetisi Da’i Muda dan Bahas Tips Lolos Cahaya Muda iNews TV

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 19:59 WIB

Gus Kikin Ungkap Sejarah Kembalinya NU ke Khittah 1926 di Pesantren Sukorejo

Rabu, 28 Oktober 2026 - 19:52 WIB

Indonesia–Singapura Sepakat Bentuk Satgas Gabungan untuk Tindak Korporasi Pembakar Hutan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:59 WIB

Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun Peragakan 38 Adegan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:50 WIB

KPK Panggil Direktur BNPB sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:43 WIB

Nagara Institute dan Komdigi Soroti Tanggung Jawab Podcaster dalam Menjaga Demokrasi Digital

Berita Terbaru