MAKKAH, IkhbarNusantara — Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdulfattah Bin Sulaiman Mashat, di Kantor Daerah Kerja Makkah, Kamis (4/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, termasuk evaluasi penyelenggaraan Armuzna, penguatan skema tanazul di Mina, persiapan haji tahun depan, tata kelola keuangan haji, serta peningkatan standar kesehatan jemaah Indonesia.
Baca Juga: Kunjungi Pesantren Girikesumo Demak, Menag Dorong Penguatan Pesantren dan Kepemimpinan Santri
Menurut Dahnil, kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi ke Kantor Misi Haji Indonesia menunjukkan eratnya hubungan bilateral kedua negara dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi jutaan jemaah haji.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah tingginya kepadatan jemaah di Mina saat fase puncak ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi menyarankan Indonesia untuk memperluas penerapan skema tanazul guna mengurangi beban kapasitas kawasan Mina.
“Tadi kami bicara tentang obstacle yang kami hadapi di Armuzna, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan kalau bisa ditanazulkan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu Mina,” kata Wamenhaj.
“Kalau bisa ditanazulkan 50 persen, mereka akan mempertimbangkan. Artinya ke depan kemungkinan kita secara teknis mempertimbangkan mentanazulkan lebih banyak jemaah haji kita. Itu akan mengurangi kepadatan di Mina,” sambungnya.
Dahnil menuturkan bahwa keterbatasan lahan dan kapasitas tenda di Mina menjadi tantangan yang terus dihadapi setiap musim haji. Karena itu, pengembangan skema tanazul dipandang sebagai salah satu solusi strategis untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah.
Selain itu, Pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi terhadap berbagai pembaruan yang dilakukan Pemerintah Indonesia, termasuk pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga yang fokus menangani penyelenggaraan ibadah haji.
“Pada prinsipnya mereka mengapresiasi langkah-langkah perubahan mendasar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan tentu mendukung eksistensi Kementerian Haji dan Umrah. Mereka juga meminta agar persiapan untuk tahun depan bisa dilakukan bersama-sama,” tutur Wamenhaj.
Menurutnya, kedua negara sepakat untuk memulai persiapan penyelenggaraan haji tahun depan lebih awal agar seluruh proses layanan dapat dirancang secara lebih matang dan terukur.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kesehatan jemaah melalui pengetatan standar istithaah kesehatan sejak dari tanah air. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan angka kematian jemaah haji Indonesia.
“Isu istithaah itu menjadi isu utama bagi kita, terutama tentang mortality rate. PR kita tentu akan terus menekan jumlah kematian tahun depan. Maka istithaah kami pastikan tahun depan akan lebih ketat terhadap jemaah, mulai dari dalam negeri,” pungkas Wamenhaj.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara Indonesia dan Arab Saudi, diharapkan kualitas layanan haji bagi jemaah Indonesia terus meningkat, baik dari aspek akomodasi, mobilitas, kesehatan, maupun keselamatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Penulis : aljawadd_
Editor : Fikri
Komentar