JAKARTA, IkhbarNusantara.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah entitas badan usaha milik negara (BUMN), termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan, dipangkas dari 1.074 menjadi maksimal 300 perusahaan pada akhir 2026.
Pemerintah menyebut langkah perampingan tersebut dilakukan melalui penutupan dan restrukturisasi perusahaan yang dinilai tidak produktif. Kebijakan ini juga ditargetkan mampu menekan biaya pengelolaan BUMN hingga lebih dari Rp70 triliun.
Prabowo mengungkapkan, dirinya baru mengetahui besarnya jumlah perusahaan dalam ekosistem BUMN ketika pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sebelumnya, ia memperkirakan jumlah perusahaan negara hanya berkisar 300 hingga 400 entitas.
“Ketika kita bentuk Danantara, yaitu dana kedaulatan kita, sovereign wealth fund, kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Ini luar biasa, saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Sebanyak 290 Entitas BUMN Disebut Telah Ditutup
Menurut Prabowo, tidak seluruh perusahaan dalam struktur BUMN mampu menunjukkan kinerja dan memberikan nilai tambah yang memadai. Karena itu, pemerintah mulai melakukan restrukturisasi, termasuk menutup perusahaan yang dianggap tidak produktif.
Hingga saat ini, sebanyak 290 entitas disebut telah ditutup. Pemerintah menargetkan proses perampingan terus berlanjut hingga jumlah perusahaan dalam ekosistem BUMN tersisa paling banyak 300 entitas pada 31 Desember 2026.
Dengan jumlah awal mencapai 1.074 entitas, target tersebut berarti lebih dari 750 perusahaan akan ditutup atau dikeluarkan dari struktur BUMN setelah seluruh proses restrukturisasi rampung.
“Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah hanya akan mempertahankan perusahaan negara yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan,” kata Prabowo.
Pemerintah Targetkan Penghematan Lebih dari Rp70 Triliun
Selain menyederhanakan struktur perusahaan, restrukturisasi BUMN diklaim telah menghasilkan penghematan biaya lebih dari Rp50 triliun.
Penghematan tersebut berasal dari berbagai pos pengeluaran perusahaan, di antaranya gaji direksi dan komisaris, biaya sewa gedung dan kendaraan, serta perjalanan dinas.
Pemerintah menargetkan nilai penghematan itu meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026. Prabowo menilai besarnya jumlah perusahaan sebelumnya turut menyebabkan biaya operasional dan pengelolaan BUMN membengkak.
“Hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla, kita sudah menghemat Rp50 triliun lebih. Target kita Desember 31, harus menghemat Rp70 triliun lebih,” ujarnya.
Prabowo bahkan menyebut pemangkasan jumlah perusahaan dari lebih dari seribu entitas menjadi maksimal 300 sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.
Danantara Diberi Peran dalam Konsolidasi BUMN
Dalam proses perampingan tersebut, pemerintah memberikan peran besar kepada BPI Danantara dalam konsolidasi dan pengelolaan perusahaan-perusahaan negara.
Target akhir 2026 membuat pemerintah masih harus melanjutkan proses restrukturisasi setelah penutupan 290 entitas. Tahapan berikutnya akan menentukan perusahaan yang dipertahankan, digabungkan, atau dihentikan karena dinilai tidak lagi memberikan nilai tambah.
Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan terbentuknya struktur BUMN yang lebih ramping dengan fokus pada perusahaan yang produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Realisasi target tersebut akan bergantung pada pelaksanaan restrukturisasi dan keputusan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang masih berada dalam ekosistem BUMN.
Penulis : Nurdin
Editor : Mulki Algifari
Komentar