JAKARTA, Ikhbar Nusantara — Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai warisan sejarah maupun slogan seremonial. Di tengah tantangan ekonomi nasional dan situasi global yang semakin kompleks, Pancasila harus diwujudkan sebagai pedoman dalam pembangunan bangsa dan pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang mengusung tema “Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia” di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Upacara tersebut dihadiri sejumlah tokoh bangsa dan pejabat tinggi negara, termasuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin, pimpinan lembaga tinggi negara, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama anggota Kabinet Merah Putih.
Dalam pidatonya, Presiden menilai tema Hari Lahir Pancasila tahun ini sangat relevan dengan kondisi dunia yang tengah menghadapi berbagai konflik, rivalitas geopolitik, perang dagang, serta ketidakpastian ekonomi global.
“Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekadar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, Pancasila merupakan hasil konsensus nasional yang lahir dari sejarah, budaya, pengalaman, dan cita-cita bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah menjadi perekat yang menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama.
Presiden juga menyoroti perlunya memastikan pertumbuhan ekonomi nasional berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, melainkan harus menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia, kata Presiden, memiliki kekayaan alam yang sangat besar, mulai dari tembaga, emas, timah, nikel, batu bara, logam tanah jarang, hingga komoditas perkebunan dan pertanian. Namun selama ini, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan yang merata.
“Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” kata Presiden.
Karena itu, pemerintah menjadikan transformasi ekonomi sebagai agenda strategis nasional. Transformasi tersebut diarahkan menuju sistem ekonomi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Presiden menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila merupakan ekonomi yang religius, berkemanusiaan, memperkuat persatuan nasional, mengedepankan kepentingan rakyat, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.
Pemerintah akan terus mendorong hilirisasi industri, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan koperasi dan ekonomi desa, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, tata kelola sumber daya nasional juga akan terus diperbaiki agar manfaat kekayaan bangsa dapat dirasakan secara maksimal oleh rakyat.
Presiden mengakui bahwa langkah transformasi tersebut akan menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktik korupsi, penyelundupan, dan kegiatan ekonomi ilegal.
“Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung pada bangsa lain,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pesan Bung Karno mengenai pentingnya berdiri di atas kaki sendiri sebagai simbol kemandirian bangsa dan fondasi kedaulatan negara.
Menutup pidatonya, Presiden menyampaikan optimisme bahwa Pancasila akan terus menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan, keadilan, dan kemajuan nasional.
“Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya,” pungkasnya.
Komentar