[ditty id=593]
logo✖

 

Berita Nasional

Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen Gabriel Purwaka Sigit (kiri), Bima Setiawan (kanan) pihak swasta yang merupakan adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan pihak swasta Syifa Nrika Ghifarian (kedua kiri) berjalan mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/10/2026). KPK menahan lima tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Bima Setiawan, Richard Erlangga, serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian, dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Nasional

Korupsi Dana Bencana: Ketika Penderitaan Rakyat Menjadi Ladang Bisnis

Nasional | Opini | Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:38 WIB

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:38 WIB

IkhbarNusantara.com — Dugaan korupsi dana kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memunculkan pertanyaan serius tentang integritas birokrasi dan tanggung jawab negara…

KH. Burhan Rosyidi, S.E., Dewan Kyai Pondok Pesantren Miftahulhuda Al-Musri’, meraih penghargaan Global Citizenship XXI

Nasional

KH. Burhan Rosyidi, S.E. Raih Penghargaan Global Citizenship XXI, Bawa Nama Pesantren Al-Musri’ ke Forum Internasional

Nasional | Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:53 WIB

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:53 WIB

CIANJUR, IkhbarNusantara.com — KH. Burhan Rosyidi, S.E., Dewan Kyai Pondok Pesantren Miftahulhuda Al-Musri’, meraih penghargaan Global Citizenship XXI dalam rangkaian Konvensi Supra Nasional Luar…

Ilustrasi Ekonomi menurun (Dok: ChatGPT)

Nasional

Ekonom UI Soroti Kerentanan Kelas Menengah Bawah di Tengah Tekanan Ekonomi

Nasional | Rabu, 23 September 2026 - 21:15 WIB

Rabu, 23 September 2026 - 21:15 WIB

JAKARTA, IkhbarNusantara.com – Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, menyoroti meningkatnya kerentanan masyarakat kelas menengah bawah di tengah berbagai…

Logo Hari Santri 2026

Nasional

Cari Logo Hari Santri 2026? Berikut Link Download yang Bisa Digunakan untuk Berbagai Kebutuhan Publikasi

Nasional | Rabu, 23 September 2026 - 17:44 WIB

Rabu, 23 September 2026 - 17:44 WIB

IkhbarNusantara.com – Menjelang peringatan Hari Santri Nasional 2026, kebutuhan terhadap logo resmi Hari Santri mulai menjadi perhatian berbagai kalangan, mulai dari pondok pesantren, lembaga…

Media Gathering Peluncuran Logo, Tema, dan Rangkaian Acara Hari Santri 2026, Selasa (22/9/2026).

Nasional

Kemenag Luncurkan Logo dan Tema Hari Santri 2026, Ini Daftar Lengkap Agendanya

Nasional | Selasa, 22 September 2026 - 21:48 WIB

Selasa, 22 September 2026 - 21:48 WIB

JAKARTA, IkhbarNusantara.com – Kementerian Agama (Kemenag) resmi meluncurkan logo dan tema Hari Santri 2026. Mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”, peringatan Hari…

Presiden Prabowo Subianto

Nasional

Prabowo Targetkan Jumlah BUMN Dipangkas Jadi Maksimal 300 Perusahaan pada Akhir 2026

Nasional | Selasa, 22 September 2026 - 21:40 WIB

Selasa, 22 September 2026 - 21:40 WIB

JAKARTA, IkhbarNusantara.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah entitas badan usaha milik negara (BUMN), termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan, dipangkas dari 1.074 menjadi…

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam konferensi pers di Kantor BMKG, Kemayoran Jakarta Pusat

Nasional

BMKG Prediksi El Nino Sangat Kuat Bertahan hingga Awal 2027, Musim Hujan Berpotensi Mundur

Nasional | Selasa, 22 September 2026 - 21:11 WIB

Selasa, 22 September 2026 - 21:11 WIB

JAKARTA, IkhbarNusantara.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino masih berada pada kategori sangat kuat dan akan bertahan hingga awal…

Foto para petani disawah (dok : Pinterest)

Nasional

KPA Sambut Pengesahan UU Reforma Agraria, Dorong Pelaksanaan Segera

Nasional | Selasa, 22 September 2026 - 20:03 WIB

Selasa, 22 September 2026 - 20:03 WIB

JAKARTA, IkhbarNusantara.com – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyambut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang sebagai momentum penting dalam perjalanan perjuangan reforma…

JAKARTA, IkhbarNusantara.com – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, mempertanyakan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pertanyaan tersebut disampaikan Saldi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (21/9/2026). Perkara ini mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dalam persidangan, Saldi meminta Bawaslu menjelaskan langkah-langkah pengawasan yang telah dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan calon, khususnya terkait persyaratan pendidikan. "Kepada Bawaslu, tolong disampaikan ke kami apa yang dilakukan Bawaslu sebagai pengawas pemilu terkait dengan keterpenuhan syarat," ujar Saldi dalam persidangan. "Kira-kira ada dipantau enggak? Atau ada yang mengajukan keberatan enggak ke Bawaslu," sambungnya. Saldi Soroti Perubahan Ketentuan PKPU Selain mempertanyakan pengawasan terhadap pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden, Saldi juga menyoroti perubahan ketentuan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Dalam persidangan, ia meminta penjelasan mengenai langkah yang dilakukan Bawaslu ketika ketentuan terkait bukti kelulusan sekolah menengah bagi bakal calon mengalami perubahan. Peraturan tersebut memberikan pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah bagi bakal calon yang menempuh pendidikan di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Saldi mempertanyakan bagaimana Bawaslu menjalankan fungsi pengawasannya dalam tahapan pencalonan setelah perubahan ketentuan tersebut diberlakukan. "Ketika syarat ini diubah melalui PKPU 19/2023, kira-kira Bawaslu melakukan apa untuk tahapan ini? Paling tidak ini bisa jadi gambaran, bagaimana proses ini berjalan untuk keterpenuhan syarat ini," ujar Saldi. Denny Indrayana Persoalkan Syarat Pendidikan Gibran Perkara tersebut diajukan oleh Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pada saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Mereka juga meminta MK mendiskualifikasi Gibran serta membatalkan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonannya. Dalam persidangan, Denny menyampaikan bahwa informasi mengenai persoalan syarat pendidikan Gibran baru diketahui belakangan. Ia menilai informasi tersebut belum diberikan secara terbuka kepada para pemohon. "Informasinya (soal syarat pendidikan Gibran) ditutupi dan tidak diberikan, bahkan sampai sekarang," ujar Denny. Menurut Denny, para pemohon sebelumnya telah menempuh sejumlah jalur untuk mempersoalkan syarat pendidikan tersebut, mulai dari peradilan umum, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Komisi Informasi Pusat, hingga DPR. Namun, ia menyebut upaya tersebut belum memberikan kejelasan yang diharapkan sehingga persoalan itu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. "Maka Mahkamah dalam hal ini adalah sebagai harapan terakhir, court of last resort. Supaya kemudian kita tidak menjadi proses keadilan yang tertolak, denial of justice," kata Denny. Pemohon Minta Pembatalan Pelantikan Gibran Dalam petitumnya, para pemohon tidak hanya meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan sebagai ketentuan yang wajib dipenuhi dalam proses pencalonan, tetapi juga meminta pembatalan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan Pilpres 2024. Permohonan tersebut mencakup pembatalan keputusan mengenai penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut pasangan calon, serta hasil Pilpres 2024 sepanjang berkaitan dengan Gibran. Para pemohon turut meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dan memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden yang baru. Seluruh permintaan tersebut merupakan bagian dari petitum para pemohon yang masih harus diperiksa dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 telah diregistrasi di MK pada 17 September 2026. Sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin (21/9/2026) digelar dengan agenda penyampaian permohonan para pemohon. Tangkapan layar. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra (Youtube/MKRI)

Nasional

Saldi Isra Pertanyakan Pengawasan Bawaslu atas Syarat Pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024

Nasional | Selasa, 22 September 2026 - 05:56 WIB

Selasa, 22 September 2026 - 05:56 WIB

JAKARTA, IkhbarNusantara.com – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, mempertanyakan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka…

Satu peti berisi dokumen barang bukti dugaan korupsi Perizinan Bangunan dan Gedung (PBG) dievakuasi dari rumah jabatan (Rujab) Bupati Gowa, Sulawesi Selatan yang digeledah polisi.

Daerah

Polisi Geledah Rujab dan Kantor Bupati Gowa Selama Lima Jam, Sita Dokumen Dugaan Korupsi PBG

Daerah | Nasional | Selasa, 22 September 2026 - 05:50 WIB

Selasa, 22 September 2026 - 05:50 WIB

GOWA, IkhbarNusantara.com – Tim gabungan kepolisian menggeledah rumah jabatan (rujab) dan kantor Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, pada Senin (21/9/2026). Penggeledahan yang berlangsung selama lima…

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid

Nasional

Nusron Wahid Mundur dari Kepengurusan Golkar Sejak Enam Bulan Lalu, Alasan Belum Diungkap

Nasional | Selasa, 22 September 2026 - 05:40 WIB

Selasa, 22 September 2026 - 05:40 WIB

JAKARTA, IkhbarNusantara.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, diketahui telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar sejak…

Majalah Risalah NU Luncurkan Antologi Karya Sastra Santri Nasional di Jakarta

Nasional

Majalah Risalah NU Luncurkan Antologi Karya Sastra Santri Nasional di Jakarta

Nasional | Pendidikan | Santri | Senin, 21 September 2026 - 19:45 WIB

Senin, 21 September 2026 - 19:45 WIB

JAKARTA, IkhbarNusantara.com – Majalah Risalah NU meluncurkan buku Antologi Karya Sastra Santri Nasional dalam kegiatan Halaqoh Sastra Santri Nusantara yang berlangsung di Aula Jacob…

Pembukaan Muktamar NU ke 35 Oleh Presiden Republik Indonesia

Nasional

Presiden Prabowo Resmi Buka Muktamar Ke-35 NU di Tambakberas Jombang

Nasional | Kamis, 27 Agustus 2026 - 19:44 WIB

Kamis, 27 Agustus 2026 - 19:44 WIB

JOMBANG, IkhbarNusantara — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas,…

Makam Masyayikh Pondok Pesantren Tebuireng

Nasional

Makam Masyayikh Tebuireng Dibuka 24 Jam Selama Muktamar ke-35 NU

Nasional | Rabu, 26 Agustus 2026 - 01:38 WIB

Rabu, 26 Agustus 2026 - 01:38 WIB

JOMBANG, IkhbarNusantara — Makam Masyayikh Pondok Pesantren Tebuireng atau yang dikenal dengan Kawasan Makam Gus Dur (KMG) akan dibuka selama 24 jam selama pelaksanaan…

Nasional

Muktamar NU ke-35 di Jombang Dimulai 26 Agustus, Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir

Nasional | Sabtu, 22 Agustus 2026 - 03:13 WIB

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 03:13 WIB

JAKARTA, IkhbarNusantara — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren (PP) Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026….

Aksi Mahasiswa

Nasional

BEM UI Demo di Jakarta, Kritik Pemerintah dan Sampaikan 8 Tuntutan

Nasional | Selasa, 18 Agustus 2026 - 18:22 WIB

Selasa, 18 Agustus 2026 - 18:22 WIB

IkhbarNusantara, Jakarta — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kembali menggelar aksi demonstrasi di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2026). Dalam aksi…

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna

Nasional

Kejagung Periksa 12 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG

Nasional | Selasa, 11 Agustus 2026 - 19:57 WIB

Selasa, 11 Agustus 2026 - 19:57 WIB

JAKARTA, IkhbarNusantara — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 12 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026….

Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas

Nasional

Yaqut Cholil Qoumas Didakwa Rugikan Negara Rp622 Miliar dalam Kasus Kuota Haji 2024

Nasional | Selasa, 11 Agustus 2026 - 19:49 WIB

Selasa, 11 Agustus 2026 - 19:49 WIB

JAKARTA, IkhbarNusantara — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166 atau sekitar Rp622 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan…

Terdakwa Gus Yaqut saat masuk ruang sidang

Nasional

Sidang Perdana Gus Yaqut Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Digelar Hari Ini

Nasional | Selasa, 11 Agustus 2026 - 19:42 WIB

Selasa, 11 Agustus 2026 - 19:42 WIB

JAKARTA, IkhbarNusantara — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus…

Tangkapan layar Silatnas MA IPNU dan Diskusi Panel bakal calon ketua umum PBNU di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Nasional

MA IPNU Gelar Silatnas 2026, 11 Tokoh Bursa Ketum PBNU Bahas Arah NU Abad Kedua

Nasional | Sabtu, 8 Agustus 2026 - 17:32 WIB

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 17:32 WIB

JAKARTA, IkhbarNusantara — Presidium Pusat Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) 2026 di Hotel The Grove Suites by…